INFORANGKASBITUNG.com – Kasus Video Call Sex (VCS) oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lebak mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Lebak.
Mereka menilai prilaku oknum Kades di Kecamatan Kalanganyar tersebut memalukan dan tidak bermoral.
Anggota Fraksi PKS DPRD Lebak Komeng Abdul Rohman mengaku prihatin dengan viralnya VCS oknum Kades di Lebak. Video berdurasi 31 detik tersebut tersebar di media sosial dan telah meresahkan masyarakat Cilangkap.
“Ini memalukan. Kami tentu menyayangkan prilaku oknum Kades yang tidak bermoral itu. Apalagi informasinya perempuan yang menjadi lawan bicara oknum Kades tersebut diduga berstatus istri orang,” kata Komeng, Senin (1/4/2024).
Sebagai pemimpin di Desa, Kades mestinya memberikan suri tauladan yang baik terhadap masyarakat. Bahkan, ketika dilantik menjadi Kades, mereka disumpah untuk menjalankan aturan dan mematuhi norma-norma di masyarakat.
“Saya enggak habis pikir dengan kelakuan oknum Kades tersebut. Karenanya kita minta ada sanksi tegas terhadap Kades yang telah membuat resah masyarakat tersebut,” tegasnya.
Ketua DPRD Lebak M Agil Zulfikar juga menyoroti prilaku oknum Kades yang melakukan VCS dengan istri orang. Katanya, Penjabat Bupati Lebak harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum kades yang tidak menjaga moralnya tersebut.
“Harus disanksi agar ada efek jera dan menjadi pelajaran bagi kades lain di Lebak,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, video diduga oknum kepala desa (Kades) yang sedang melakukan Video Call Sex (VCS) dengan seorang perempuan beredar di media sosial dan menggegerkan warga Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.
Dalam video tersebut, oknum Kades melakukan adegan mesum dengan perempuan yang diduga mantan pacarnya berinisial RA. Dari penelusuran di masyarakat, video tersebut sudah beredar sejak akhir Februari 2024.
Salah seorang perangkat desa di Kecamatan Kalanganyar yang namanya enggan disebutkan membenarkan, pemeran laki-laki dalam video yang viral tersebut merupakan oknum Kades. Kasus tersebut jelas memalukan dan mencoreng nama pemerintah desa di masyarakat.
“Iya (itu oknum kades). Bahkan, masyarakat banyak yang mempertanyakan masalah ini ke saya. Apalagi, status perempuannya istri orang,” katanya.(*)
